Catur dan Indra Kena Radar! EDC BRI Dikondisikan, KPK Makin Ganas!

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang jagat hukum Indonesia dengan pengungkapan skandal korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di bank milik negara.

Pengadaan mesin EDC yang berlangsung sepanjang 2020–2024 ini bernilai fantastis: Rp2,1 triliun, dan diduga telah merugikan negara hingga Rp700 miliar atau 30 persen dari total proyek.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan bukti-bukti kuat dari hasil penyelidikan dan penyidikan, termasuk penggeledahan di Kantor Pusat BRI di Jalan Sudirman dan Gatot Subroto, Jakarta.

“Bukti-bukti sudah dikumpulkan, baik dari tahap penyelidikan maupun penyidikan yang telah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di beberapa tempat,” tegas Budi.

Tak hanya kantor, KPK juga menyisir rumah-rumah pribadi dan perusahaan swasta yang diduga terlibat dalam pengadaan mesin EDC yang penuh rekayasa.

13 Nama Dicekal, Dua Mantan Direktur BRI Masuk Radar KPK

Dalam langkah dramatis, KPK mencegah 13 orang bepergian ke luar negeri sejak 27 Juni 2025, demi kelancaran penyidikan.

Dua nama yang mencuat adalah:

1. Catur Budi Harto (CBH) – Mantan Wakil Direktur Utama BRI
2. Indra Utoyo (IU) – Mantan Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, kini menjabat sebagai Dirut PT Allo Bank Indonesia Tbk.

“Benar, salah satunya adalah Catur Budi Harto. Ada 13 orang yang dicegah ke luar negeri terkait pengadaan mesin EDC,” ungkap Budi Prasetyo.

Inisial lainnya yang dicekal: DS, MI, AJ, IS, AWS, IP, KS, ELV, NI, RSK, dan SRD.

KPK menduga pengadaan mesin EDC dilakukan tidak sesuai mekanisme PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa), membuka celah penggelembungan harga dan pengkondisian vendor.

Kerugian Negara Rp700 Miliar, KPK Siap Umumkan Tersangka

KPK menyebut kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp700 miliar, angka yang bisa membangun ribuan sekolah atau rumah sakit.

“Hitungan dari tim penyidik, diduga total kerugian negaranya mencapai sekitar Rp700 miliar,” ujar Budi Prasetyo.

KPK akan berkoordinasi dengan BPK dan BPKP untuk menghitung kerugian negara secara akurat.

Meski belum menetapkan tersangka, KPK memastikan akan segera mengumumkan nama-nama yang bertanggung jawab.

“KPK secepatnya akan menyampaikan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan ditetapkan sebagai tersangka,” kata Budi.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisidn.com dan Koperasipost.com.

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Persda.com dan Jazirahnews.com.

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Heijakarta.com dan Hallopapua.com.

Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center