Peristiwa

Waduh! Cawagub Bali Digugat ke Pengadilan Kasus Jual Beli Tanah

Yanuar Nahak menunjukkan surat gugatan kliennya (eyc)

Kabarbali.com – Calon Wakil Gubernur yang bertarung pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 27 Juni 2018 berinisial IKTS digugat oleh dua orang warga yang mengklaim diri sebagai perwakilan petani di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung.

Gugatan itu diduga lantaran ketua salah satu partai besar di Bali itu melakukan wanprestasi dalam jual beli lahan di kawasan Pecatu.

Penggugat itu masing-masing bernama I Made Sondra dan I Made Sulastra. Bahkan, gugatan mereka sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Denpasar dan sidangnya dijadwalkan pada 28 Juni 2018 mendatang.

“Sudah kami daftarkan. Tanggal 28 Juni 2018 nanti rencananya sidang pertama,” kata Yanuarius Nahak selaku kuasa hukum penggugat, Senin 11 Juni 2018 di Renon, Denpasar.

BACA JUGA: Sisa Sebulan, Koster-Ace Sulit Terkejar

Yanuar menguraikan, pokok perkara atas gugatan itu berawal saat dua kliennya menjual tanah seluas 5,9 hektar kepada PT Bali Pecatu Graha (BPG) pada 2002 silam. Harga yang disepakati saat itu Rp1,5 juta per are. Sehingga total harga yang disepakati adalah Rp763.500.000.

Sedangkan, PT BPG bersedia membeli dengan harga Rp2 juta per are. Sehingga, ada kelebihan harga yang dijanjikan akan diberikan kepada warga melalui I Made Sondra dan I Made Sulastra sebesar Rp254.500.000. Sampai saat ini kelebihan tersebut belum diterima dari PT BPG.

“Sesungguhnya sebelum transaksi, klien kami telah membuat surat perjanjian pada 5 Desember 1995 dengan PT BPG. Isinya, apabila PT BPG menjual lahan seluas 5,9 hektar itu kepada pihak lain, maka kelebihan harga di atas Rp2 juta per are itu akan dibagi dua sama besar antara PT BPG dan klien kami,” bebernya.

Permasalahannya saat ini, Yanuar melanjutkan, lahan itu sudah dijual ke pihak ketiga yakni Mabes TNI yang kebetulan memerlukan lahan untuk relokasi markas Yonif A 741.

BACA JUGA: Menang di 8 Kabupaten, Koster-Ace Siap Ngayah untuk Bali

Di sisi lain, lanjutnya, uang sisa pelunasan belum dibayarkan. Begitu juga dengan uang kelebihan harga yang telah dijanjikan PT BPG.

“Berapa nilai penjualan tanah obyek sengketa yang disembunyikan PT BPG dan tergugat kepada klien kami,” imbuhnya.

Mengapa gugatan ini muncul menjelang Pilgub? Yanuar menegaskan bahwa gugatan ini muncul karena pihaknya baru menemukan bukti untuk melakukan upaya hukum tersebut.

“Alasan mengapa gugatannya dilakukan sekarang karena kami baru menemukan bukti kelebihan harga tanah hasil audit dari Mabes TNI Inspektorat Jendral Nomor : STR/55/2003 tanggal 18 Juni 2003 yang baru kami terima via telegram pada 23 Mei 2018,” dalihnya.

BACA JUGA: Mesin Partai Solid, Survei Kemenangan Koster-Ace Mendekati Target 70%

Masih kata Yanuar, upaya penyelesaian secara kekeluargaan juga sudah diusahakan sejak 2002. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil, sehingga kliennya menempuh jalur hukum.

Langkah pertama dilakukan dengan melaporkan ke pihak kepolisian pada 2001 lalu. Tetapi, pihak kepolisian menyarankan agar perkara ini diselesaikan melalui upaya gugatan perdata ke pengadilan.

Pada kesempatan yang berbeda, pengacara di pihak tergugat yakni Togar Situmorang saat dimintai konfirmasi mengaku heran dengan munculnya gugatan tersebut.

Dia mengatakan, gugatan tersebut tidak beralasan dan tendensius. “Karena yang bersangkutan (penggugat) tidak punya hubungan hukum dengan klien kami. Ini fitnah kepada klien kami,” katanya dengan suara tinggi.

BACA JUGA: Koster Imbau Tim Pemenangan Jaga Etika dan Kesantunan

Dalam gugatan disebutkan bahwa kliennya diduga melakukan wanprestasi. Dalam konteks itu, seharusnya ada hubungan hukum.

Sementara yang membeli lahan itu merupakan PT BPG. “Yang menjual si X, yang membeli adalah PT. Lalu di mana letak klien kami?” katanya.

Lantaran itu, dia juga tidak akan berbicara terlalu teknis di luar persidangan. Selain itu, gugatan ini mengarah pada fitnah yang digelontorkan pihak-pihak yang tidak ada kaitan hukumnya.

“Saya hari ini akan kirimkan somasi terkait gugatan tersebut. Ini sudah mengarah pada pembunuhan karakter,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Togar juga meminta agar menuliskan nama kliennya dengan inisial meskipun perkara ini dalam tahap perdata, bukan pidana. (eyc)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kabar Populer

To Top