Politik

Puluhan Warga Denpasar Belum Masuk DPT

BAWASLU KOTA DENPASAR JEMPUT BOLA DATA WARGA YANG BELUM MASUK DPT (OBY)

Kabarbali.com – Untuk menjaga hak pilih rakyat dalam Pemilu 2019, Bawaslu Kota Denpasar menjemput bola ke sejumlah tempat ibadah dan lokasi berkumpulnya masyarakat. Minggu 21 Oktober 2018, Bawaslu Kota Denpasar juga hadir pada acara car free day, di Timur Lapangan Nitimandala Renon, Denpasar.

“Kami akan terus melakukan gerakan ‘Bawaslu Jaga Hak Pilih (BJHP)’. Upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat yang memiliki hak pilih tidak hilang pada Pemilu 2019 mendatang. Sebelumnya kami juga melakukan hal yang sama di Masjid Al Muhajirin, Kepaon, Denpasar,” ujar Ketua Bawaslu Kota Denpasar, Putu Arnata, saat ditemui di sela-sela gerakan BJHP.

BACA JUGA: Pilpres 2019, Nur Asia Uno Minta Emak-emak ‘Kelonin’ TPS

Gerakan ini tak hanya dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar, namun juga dilaksanakan di seluruh Indonesia. Untuk di Denpasar, kata Arnata, digelar di kantong-kantong masyarakat seperti pasar tradisional, tempat wisata dan tempat ibadah.

‘’Selain kami di kota, Panwascam dan Panitia Pemilihan Desa atau Kelurahan (PPDK) se-Kota Denpasar telah pula melakukan BJHP ke pasar tradisonal dan tempat wisata. Dari upaya ini, puluhan masyarakat di kota Denpasar diketahui belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada kesempatan tersebut juga ada masyarakat yang melapor jika orangtuanya telah meninggal dunia,” papar Arnata yang akrab disapa Sipo ini.

BACA JUGA: Nur Asia Uno Kagum Militansi Emak-emak Bali

Terhadap masyarakat yang belum masuk DPT dan memang memiliki hak memilih akan dikoordinasikan ke KPU kota Denpasar untuk dimasukan dalam DPT.

Begitu pula bagi masyarakat yang berubah status seperti menjadi TNI/Polri, pidah domisili dan yang telah meninggal dunia, untuk tidak dimasukan dalam DPT.

BACA JUGA: Jokowi: Pembangunan Bangsa Dimulai dari Desa

“Dengan gerakan Bawaslu ini kita harapkan DPT yang disusun oleh KPU, akan riil dengan jumlah penduduk yang memang memiliki hak pilih,” tegasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, masyarakat yang ingin mengecek keberadaannya dalam DPT cukup membawa e-KTP. Dari e-KTP ini pihaknya akan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada website KPU Bali.

BACA JUGA: Cara Unik UangTeman Dorong Inklusi Keuangan di Bali

Kemudian akan muncul status masyarakat yang telah ataupun belum terdaftar. Jika telah terdaftar, akan muncul identitas pemilih, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan nomor TPS,
tempat untuk menyalurkan hak suaranya pada Pemilu 2019 mendatang.

“Caranya sangat sederhana. Masyarakat hanya memasukkan NIK pada website yang disediakan oleh KPU Bali. Di samping upaya jemput bola, kami juga membuka posko aduan dengan nomor 08113944031. Jadi, masyarakat bisa menghubungi nomor aduan tersebut,” ujarnya.

BACA JUGA: Bali Dijual Murah, Begini Respon Cepat Wagub Cok Ace

Sementara itu, Kordiv Penyelesaian Sengketa Provinsi Bawaslu Bali I Ketut Rudia mengatakan, Gerakan Bawaslu Jaga Hak Pilih merupakan inisiasi dari Bawaslu RI guna memastikan warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu 2019 agar benar-benar masuk DPT.

“Persoalan daftar pemilih Pemilu 2019 sudah menjadi isu nasional. Daftar pemilih sampai saat ini belum ditetapkan karena ada beberapa persoalan belum selesai, seperti pemilih ganda dan pemilih yang tidak masuk dalam DPT,” papar Rudia. (oby)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kabar Populer

To Top