Peristiwa

Pemerintah Wajib Edukasi Pelaku Industri Kreatif Bali tentang HaKI

Togar Situmorang (rik)

Kabarbali.com – Guna mencegah terjadinya peniruan, penjiplakan, sekaligus perampasan karya cipta, sudah seharusnya para pelaku seni kreatif di Pulau Dewata Bali, mendaftarkan karya cipta kreatif mereka. Kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap regulasi hukum seringkali menjadi pemicu utama yang merugikan para pelaku seni kreatif.

“Sangat disayangkan banyak karya kreatif para seniman lokal Bali ditiru dan dijiplak oleh seniman luar. Jika ini dibiarkan, bisa menjadi ancaman serius bagi kelangsungan kehidupan industri kreatif di Bali,” ucap Togar Situmorang.

BACA JUGA: Banyak Utang, Rai Wirajaya Duga BPJS ‘Dikadali’ Oknum Nakal

Caleg DPRD Bali nomor urut 7 dari Partai Golkar Dapil Denpasar itu mengatakan Pemerintah Provinsi Bali harus segera turun tangan dan memfasilitasi para perajin mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) mereka sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

“Ini penting dan menjadi pertaruhan harkat dan martabat negara kita. Ke depan, pertumbuhan ekonomi kreatif akan sangat pesat dan sudah dipastikan menyokong agenda pembangunan ekonomi nasional,” tandas politisi partai berlambang pohon beringin ini.

BACA JUGA: Dukung Aturan Anyar OJK, Ini Pesan Rai Wirajaya

Pengacara yang dijuluki “panglima hukum” ini, mengatakan regulasi di Indonesia masih sangat lemah sehingga memungkinkan klaim dilakukan oleh para oknum nakal.

Ditambahkannya, pihak eksekutif dan legislatif di Bali juga memiliki tanggung jawab menyampaikan hasil konferensi ekonomi kreatif dunia pertama yang digelar di Bali 6-8 November 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).

BACA JUGA: ITO Conference Kupas Proyeksi Pariwisata Indonesia di 2019

Togar menekankan Bali seharusnya tak hanya menjadi lokasi penyelenggaraan acara bertajuk World Conference on Creative Economy (WCCE) yang diselenggarakan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Indonesia itu. Tapi sebaliknya, mendapatkan ilmu dari acara tersebut.

Togar menjelaskan acara dimaksud bertema Inclusively Creative yang mengangkat lima isu utama, yakni kohesi sosial, regulasi, pemasaran, ekosistem, dan pembiayaan industri kreatif.

BACA JUGA: Tolak Iklan Rokok, Pemda Diusulkan Dapat Insentif

“Nantinya, akan dirumuskan Deklarasi Bali yang bakal diusulkan ke Sidang Umum PBB di tahun depan. Pemprov Bali atau pihak terkait harus memaparkan hasil pertemuan ini kepada para pelaku ekonomi kreatif.

Tujuannya agar kita jadi tuan kreatif di rumah sendiri,” tegas Togar yang juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali ini. (rik)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kabar Populer

To Top