Bisnis

Munas Perbarindo di Solo Dituding Langgar AD/ART

Made Arya Amitaba kritik munas perbarindo (rik)

Kabarbali.com – Musyawarah Nasional (Munnas) ke-X Perbarindo di Solo, Jawa Tengah mendapat sorotan. Sebabnya, ada dua DPD yang notabene sebagai pendiri melakukan tindakan walk out (wo).

“Sebagai anggota Perbarindo yang waras, cinta organisasi dan tidak haus kekuasaan (karena di dalam AD/ART sudah mengatur batas waktu kepemimpinan) sudah dicoreng dengan label demokrasi, tetapi justru mencederai demokrasi itu sendiri,” ucap salah satu peserta munas yang juga pendiri Perbarindo, Made Arya Amitaba, Senin 29 Oktober 2018 usai mengikuti Munas X di Solo belum lama ini.

BACA JUGA: Alumni Smansa Singaraja Jadi Korban Lion Air Jatuh

Dikatakannya, euforia demokrasi yang kebablasan dengan memainkan intrik dan trik yang tidak memperhitungan logika hukum, keseimbangan hukum dan asas keadilan serta persamaan hak.

“Sebagai organisasi yang melindungi dan mengayomi lebih kurang 1.560 BPR di seluruh Indonesia, seharusnya menjadi wadah yang akuntabel, menjunjung tinggi kode etik serta prinsip hukum positif dan norma kewajaran dalam berorganisasi dengan melasanakan sepenuhnya amanat AD/ART, bukan malah sebaliknya,” kata dia.

BACA JUGA: Insiden Kecelakaan Lion Air, Ini Kata Jokowi

Mestinya, ia melanjutkan, kepentingan pribadi atau kelompok dikesampingkan demi organisasi yang baik dan benar. Menurutnya, jika seorang pemimpin melakukan tindakan cacat hukum, berarti telah memiliki niat tak baik dalam menjalankan roda organisasi.

“Kalau sudah mencuri starting awal yang berimplikasi kecurangan secara sistematis dan masif untuk melanggengkan kekuasaan dan menjadi penguasa yang absolut, mengesampingkan prinsip demokrasi, ujung-ujungnya menciptakan tirani kekuasaan,” kata dia.

BACA JUGA: Enam Gagasan FKKI untuk Konservasi Kelautan

“Anggata diurus sebagai sapi perahan dan menjadi obyek kepentinggan sesaat, bukan menjadi subyek. Ini ada keprihatinan yang sangat krusial dalam berorganisasi,” beber Amitaba.

Diungkapkannya juga, keprihatinan itu bisa terjadi dengan cara mencederai keadilan dan tidak mempertimbangkan penggelolaan yang baik. Padahal, itu adalah hal hakiki dalam organisasi guna kepentingan bersama bukan sepihak.

BACA JUGA: 2020, Indonesia Target 20 Juta Hektar Kawasan Konservasi

“Lazimnya ketua selaku mandataris dan dalam fungsinya harus melaksanan AD/ART secara konsekuen karena yang bersangkutan pada saat terpilih wajib hukumnya mengawal AD/ART sesuai amanat Munas,” papar dia.

Perbarindo, Amitaba melanjutkan, harus benar-benar memperjuangkan aspirasi dan keadilan sosial bagi anggotanya. Salah satu caranya adalah hak-hak anggota harus menjadi prioritas.

BACA JUGA: Supadma Rudana: Karang Taruna Harus Jadi Milenial Tangguh

Katanya, menjadi suatu keniscayaan merombak dan merestorasi unsur-unsur kepentingan bersama yang menjadi norma dasar dalam pengaturan jalannya organisasi dengan merumuskan kembali AD/ART yang baik dan pro keadilan.

Amitaba mencontohkan, penjaringan bakal calon dan pengusulan perubahan AD/ART harus ada tenggang waktu sekian bulan sebelum munas serta wajib melakukan verifikasi sesuai amanat AD/ART agar tidak ada tiba-tiba perubahan itu dilakukan untuk kepentingan seseorang atau kelompok.

BACA JUGA: Togar Situmorang: Jangan Jadi Generasi Penyebar Hoaks

Padahal, secara prinsip dan logika hukum sebetulnya sudah menyalahi AD/ART itu sendiri. “Hal lain yang kami anggap penting berupa kewenangan dewan pengawas harus diatur lebih strategis dan rinci di dalam AD/ART agar bisa menjamin hadirnya tata kelola organisasi yang baik di perkumpulan Perbarindo,” ujarnya.

“Apalagi saudara Joko Suyanto sebelum menjabat ketum, sebelumnya menjabat sebagai sekjen, dan dua kali berturut-turut menjadi ketua umum dipaksakan pada Munas ke-X di Solo ini menjadi ketua umum kembali dengan cara merubah anggaran dasar Perbarindo pasal 14 ayat 2 dari masa jabatan dua periode menjadi tiga periode”, jelas Amitaba yang juga mantan Ketua Perbarindo Provinsi Bali ini. (rik)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kabar Populer

To Top