Analisa

Kala Mantra-Kerta ‘Menampar’ Wajah Pastika

Mantra-Kerta (kabarbali.com/amb)

Kabarbali.com – Hiruk pikuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2018 makin memanas. Satu bulan jelang pencoblsan terjadi polemik yang menyita perhatian publik. Hal itu tak lain yakni pernyataan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) soal dana bantuan Rp500 juta untuk seluruh desa pakraman di Bali.

Program itu kemudian dikomentari oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika. Mantan Kapolda Bali itu berkomentar cukup pedas soal program Rp500 juta untuk seluruh desa pakraman se-Bali yang diusung Mantra-Kerta. Ia menilai program tersebut tak realistis, karena tak sesuai dengan postur anggaran APBD Bali.

Mengapa Pastika bereaksi? Wajar saja mantan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (Kalakhar BNN) itu angkat bicara. Sebab, sepuluh tahun kepemimpinannya Pastika menyalurkan dana bantuan untuk desa pakraman se-Bali sebesar Rp225 juta. Pernyataan Mantra-Kerta yang akan menaikkan bantuan desa pakraman melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) itu seakan menampar wajah Pastika.

Hal ini bermula dari kontrak politik yang ditandatangi oleh Rai Mantra dan Sudikerta untuk memberikan bantuan bagi desa pakraman se-Bali masing-masing sebesar Rp500 juta. Selanjutnya, dalam berbagai kesempatan, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Mantra-Kerta menyampaikan kontrak politik yang hanya ditandatangani oleh mereka berdua saja itu.

Salah satunya ketika mereka menggelar simakrama di Kabupaten Badung, Minggu 6 Mei 2018. Di hadapan warga, I Ketut Sudikerta memaparkan rencana bantuan sebesar Rp500 juta untuk masing-masing desa pakraman. “Kalau saat ini bantuan untuk desa pakraman dari APBD Provinsi Bali sebesar Rp225 juta. Kalau Mantra-Kerta terpilih, maka kami komitmen akan memberikan bantuan sebesar Rp500 juta per desa pakraman per tahun. Dan, kami akan mulai dalam Perubahan APBD Provinsi Bali tahun 2018,” ujar Sudikerta kala itu.

Anggaran Rp500 juta itu menurut Sudikerta layak diberikan kepada desa pakraman untuk berbagai aktivitas merawat dan melestarikan budaya Bali. “Bantuan ini layak. Ini bentuk komitmen kami melestarikan budaya Bali. Kalau lawan hanya bantu Rp300 juta, maka Mantra-Kerta alokasikan Rp500 juta per desa pakraman,” ujar dia.

Empat Jurus Jitu

Sudikerta kemudian memaparkan langkah yang akan diambilnya untuk merealisasikan program tersebut. Ada empat hal setidaknya yang dijadikan dasar mencari anggaran sebesar itu untuk keperluan desa pakraman. Pertama, kata dia, untuk meningkatkan pendapatan daerah bisa dilakukan dengan meningkatkan jenis pendapatan pembangunan 1 dan 2.

Ia merinci, PB 1 merupakan pajak yang didapat dari penjualan makanan di restoran. Melalui pungutan secara online, Sudikerta percaya pendapatan pemerintah akan meningkat. Langkah kedua adalah melakukan optimalisasi pengelolaan aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang selama ini kurang produktif menghasilkan pendapatan daerah. Ia menilai jika hal itu dioptimalkan, maka bisa meningkatkan pendapatan Pemprov Bali.

Strategi ketiga, menurutnya adalah meningkatkan pendapatan daeri Perusahaan Daerah (Perusda) atau BUMD. Selain itu, kontribusi pendapatan RS Bali Mandara bisa ditingkatkan untuk menambah pundi-pundi kontribusi. Mantan Wakil Bupati Badung ini juga menilai harga sewa aset di ITDC bisa ditingkatkan.

“Keempat Bali harus memperjuangkan peningkatan kontribusi pendapatan devisa pariwisata ke pusat. Tiap tahun Bali menyumbang sebesar Rp50 triliun, tetapi kontribusi pusat kepada Bali hanya Rp600 miliar,” papar dia. Dengan empat langkah strategis itu Sudikerta optimistis bantuan sebesar Rp500 juta untuk desa pakraman se-Bali per tahun bisa direalisasikan.

Pastika Meradang

Di sisi lain, Made Mangku Pastika bereaksi atas program tersebut. Ia menganggap program Mantra-Kerta tak realistis. “Kalau ada yang ketakutan dengan sikap saya, mohon maaf,” kata Pastika membuka pembicaraan usai sidang Paripurna di Gedung DPRD Bali. Sebagai gubernur, Pastika merasa memiliki kewajiban untuk mengoreksi jika program yang dirancang kandidat tak tepat, utamanya soal hitung-hitungan anggaran. “Saya wajib meluruskan,” ujarnya.

Pastika ingin meluruskan hal itu, agar jangan ada kesan ia sengaja tak mau memberikan bantuan senilai Rp500 juta sebagaimana dijanjikan Mantra-Kerta. “Saya wajib menyampaikan kepada masyarakat karena kalau didiamkan akan muncul kesan, kenapa saya hanya bisa mengucurkan anggaran Rp225 juta, sementara ada kandidat yang menjanjikan Rp500 juta. Ini yang perlu saya luruskan, bahwa program itu tidak realistis,” tegasnya.

Dalam postur anggaran Provinsi Bali ada banyak item yang perlu mendapat perhatian maksimal. Sebut saja misalnya anggaran 20 persen untuk pendidikan yang di Provinsi Bali saat ini telah dianggarkan hingga mencapai 30 persen. Belum lagi anggaran lainnya di mana minimal untuk kesehatan dan infrastruktur sebesar 10 persen, transfer ke kabupaten/kota 30 persen dan belanja pegawai 20 persen.

Postur anggaran Pemprov Bali, Pastika melanjutkan, memang belum memungkinkan anggaran untuk desa pakraman dinaikkan drastis menjadi Rp500 juta per tahun. “APBD Bali sekarang Rp6,5 triliun. Kalau ABPD kita Rp10 triliun bisa saja itu direalisasikan.

Pada saat sama, ia menekankan kepada kandidat agar mengampanyekan sesuatu yang realistis dan mendidik. “Seperti amanat aturan KPU, janji kampanye itu harus mendidik, yang edukatif. Siapapun calonnya kalau hitungannya salah, wajib kita luruskan,” paparnya.

Pernyataan Pastika itu mengundang petaka. Ia dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali. Oleh tim hokum Mantra-Kerta, Pastika dianggap tak netral karena mengomentari program kandidatnya saja yang justru malah merugikan. Ia ksatria memenuhi panggilan Bawaslu Bali. Pastika mengklarifikasi pernyataannya.

Tak Masalah

Usai diklarifikasi, Ketua Bawaslu Bali Ketut Rudia menilai tak ada yang salah dengan sikap Gubernur Pastika. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Pastika dalam konteks menjelaskan prosentase postur anggaran sesuai peraturan perundang-undangan. “Tidak ada masalah. Gubernur dalam paparannya sesuai dengan postur anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan. Justru itu bagus bagi pemahaman masyarakat,” tuturnya.

Hanya saja, Rudia tetap berpesan kepada orang nomor satu di Bali itu agar berhati-hati dalam menyampaikan komentar. Jangan sampai maksud dan tujuan yang baik oleh sebagian pihak dituding memihak kepada salah satu pasangan calon. “Itu saja pesan yang saya sampaikan,” demikian Rudia. (tim)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kabar Populer

To Top