Politik

Dana BKK Badung Tak Cair, Tokoh Nusa Penida Geruduk Suwirta

Bupati Suwirta menemui perwakilan tokoh masyarakat asal Nusa Penida (mnt)

Kabarbali.com – Puluhan tokoh asal Nusa Penida mendatangi Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta. Kedatangan mereka untuk menanyakan keberadaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Kabupaten Badung yang tak kunjung cair.

Padahal, dana itu telah disalurkan oleh Kabupaten Badung kepada Kabupaten Klungkung senilai Rp30 miliar. Hal itu ditegaskan oleh salah satu perwakilan tokoh masyarakat, Wayan Muka Udiana.

BACA JUGA: Prabowo ‘Gerilya Politik’ di Bali, Ini Agendanya

“Permohonan dana BKK diajukan pada tahun 2017 dan 2018. Pada Mei 2018 sudah turun SK (Surat Keputusan) Bupati Badung. Dalam SK itu dijelaskan jika dana BKK sudah dikirim ke Pemkab Klungkung sebesar Rp30 miliar dari usulan sebesar Rp66 miliar,” kata Udiana, Kamis 18 Oktober 2018.

Ia menjelaskan, dana permohonan BKK yang diajukan ke Kabupaten Badung dialokasikan untuk perbaikan 45 unit bangunan. Sebagian besar dari bangunan itu adalah pura dan wantilan. Sementara dana yang diperlukan mencapai Rp19 miliar.

BACA JUGA: Wagub Bali Ajak Warga Tampaksiring Tumbuhkan Rasa Peduli Terhadap Sesama

Sialnya, warga yang telah mengetahui persetujuan dana BKK oleh Bupati Badung telah melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang dimaksud. Sayang, hingga kini dana tersebut tak kunjung cair.

Tak hanya melakukan pembongkaran dalam rangka renovasi, bahkan Udiana menyebut warga telah membuat perencanaan jauh mengenai makarya sesuai agama Hindu.

BACA JUGA: Puspa Negara: Tertibkan Praktik ‘Jual Beli Kepala Murah’

“Inilah alasan kami mendatangi bupati hari ini. Kami mempertanyakan pencairan dana BKK yang telah dikucurkan oleh Bupati Badung, karena warga telah melakukan pembongkaran, termasuk perencanaan makarya,” katanya.

Para tokoh masyarakat yang datang menggunakan pakaian adat madya itu mempertanyakan mekanisme teknis mengapa dana tersebut tak kunjung cair.

BACA JUGA: Apresiasi Jokowi, Togar Siap Kawal Laporan Dugaan Korupsi Oleh Publik

“Warga jelas kecewa dengan hal ini. Makanya kami ke sini mempertanyakan hal itu. Mengapa ada aturan yang membuat dana itu tak kunjung cair. Apakah itu aturan oleh Pemkab Klungkung atau bagaimana, kami meminta penjelasan,” papar dia.

Sebelumnya, Udiana bersama tokoh masyarakat lainnya telah bertanya langsung kepada Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Menurutnya, Bupati Badung menegaskan jika dana yang diajukan telah cair pada tahun anggaran 2018.

BACA JUGA: Rai Wirajaya Sambut Baik Kesepakatan Global Soal Fintech

“Kami sudah menanyakan ke Badung, dikatakan dana itu cair pada tahun ini dan sudah dipastikan langsung oleh Giri Prasta. Terus terang, ini murni kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Udiana meminta penjelasan mengenai pencairan dana ini. Sebab, kata dia, pengajuan ini murni merupakan kebutuhan masyarakat. Ia tak paham dinamika politik tingkat tinggi mengapa dana ini tak kunjung cair.

BACA JUGA: Subro Mulissy Kaget Terpilih Jadi Anggota KPU Denpasar

“Usulan ini murni dari masyarakat. Saya selaku wakil masyarakat tidak begitu mengerti tentang permainan politik era sekarang. Politik saya hanya beli sayur ke pasar untuk bisa makan,” tuturnya.

Pada pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu, Bupati Suwirta didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) I Wayan Sumarta, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) I Wayan Wasta serta Kepala Dinas Kebudayan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) Klungkung I Nyoman Mudarta.

BACA JUGA: Demokrat: Kagen SBY, Pilih Prabowo-Sandi

Pada pertemuan itu, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menjelaskan, sesuai aturan, bantuan dapat dicairkan jika sudah masuk Sistem Rencana Pembangunan Daerah (Sirenbangda) paling lambat 31 Juli 2018.

Sementara usulan warga terverifikasi setelah batas pengajuan berakhir. Dengan kata lain, usulan warga tidak tercatat dalam verifikasi Sirenbangda yang berakhir pada 31 Juli 2018. Suwirta mengaku tak akan mencairkan bantuan jika tak ada regulasi yang mendasarinya. “Usulan itu tidak masuk Sirenbangda. Bagaimana mencairkannya,” katanya.

BACA JUGA: Dua Hal Penyebab Satu Generasi Bali Terancam Punah

Ia memaparkan, usulan permohonan BKK Pemkab Klungkung ke Kabupaten Badung adalah sebesar Rp62 miliar. Hanya saja, yang disetujui sebesar Rp50 miliar.

Bupati asal Nusa Ceningan, Kecamatan Nusa Penida melanjutkan, dalam perjalanan Bupati Badung mengeluarkan SK baru dan menggelontor sebesar RP66 miliar. Hanya saja, alokasi dana itu dibagi menjadi dua.

BACA JUGA: Bali dan Afrika Selatan Jajaki Kerja Sama

Rp40 miliar untuk mendanai kegiatan Pemkab Klungkung, sementara sisanya sebsar Rp26 miliar untuk kegiatan masyarakat. Ia kembali menyatakan jika usulan masyarakat tak bisa diproses lantaran tak tercatat dalam Sirenbangda. “Jadi tidak bisa diproses karena tidak tercatat dalam Sirebangda,” tutur dia.

Sebagai solusinya, Suwirta meminta warga kembali mengajukan usulannya untuk dimasukkan pada APBD Perubahan Pemkab Klungkung Tahun Anggaran 2019.

“Dengan catatan, itu pun kalau Pemkab Badung bisa menggelontorkan dananya. Kalau tidak, maka diusulkan pada tahun anggaran berikutnya,” demikian Suwirta. (mnt)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kabar Populer

To Top