Bisnis

Banyak Utang, Rai Wirajaya Duga BPJS ‘Dikadali’ Oknum Nakal

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Gusti Agung Rai Wirajaya (dok)

Kabarbali.com – Pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk menanggulangi defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dana tersebut digunakan BPJS Kesehatan untuk membayar tunggakan di rumah sakit dan layanan kesehatan mitra kerja.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dapil Bali, I Gusti Agung Rai Wirajaya mengatakan, banyak hal yang menjadi penyebab sehingga BPJS Kesehatan harus menanggung beban utang yang tidak sedikit. Salah satunya datang dari layanan kesehatan itu sendiri.

BACA JUGA: Dukung Aturan Anyar OJK, Ini Pesan Rai Wirajaya

“Saya banyak memperoleh infomasi bahwa ada permainan dari oknum penyedia layanan kesehatan yang nakal. Contoh, ketika masyarakat hanya memerlukan obat batuk dan pilek, oleh oknum tersebut resep ditambah dengan obat-obatan lain,” ucapnya saat ditemui di Denpasar, Kamis 8 November 2018.

Secara spesifik Rai Wirajaya enggan menyebut rumah sakit atau dokter mana saja yang ditengarai berperilaku demikian. Namun berdasarkan informasi dan aduan dari masyarakat, kasus tersebut banyak terjadi.

BACA JUGA: ITO Conference Kupas Proyeksi Pariwisata Indonesia di 2019

“Oknum ini bisa dokter bisa perawat yang mengusulkan agar obat-obatan ditambah. Banyak terjadi ketika pasien hendak pulang dari rumah sakit tapi obat-obatnya masih tersisa banyak. Padahal sakit yang diderita masyarakat tidak parah, nah ini juga harus menjadi perhatian,” beber pria yang akan kembali maju menjadi caleg DPR RI PDI Perjuangan dari dapil Bali nomor urut 4 ini.

Rai Wirajaya juga menerangkan, faktor lain yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya selaku pengguna layanan BPJS Kesehatan.

BACA JUGA: Tolak Iklan Rokok, Pemda Diusulkan Dapat Insentif

Masyarakat dikatakan hanya membayar iuran pada saat pendaftaran saja dan selanjutnya sering terlambat.

“Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini khan demi masyarakat. Semua harus bekerjasama, baik masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan, BPJS Kesehatan, serta pihak rumah sakit atau pemberi layanan kesehatan,” papar politisi dari Desa Peguyangan Denpasar ini. (rik)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kabar Populer

To Top